Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah kewajiban yang harus dibayarkan setiap pemilik kendaraan setiap tahunnya. Besarnya pajak ini berbeda-beda tergantung dari jenis, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan kendaraan.
Bagi pemilik mobil Starlet, mengetahui besaran pajak per tahunnya menjadi penting untuk mempersiapkan pengeluaran yang diperlukan. Artikel ini akan mengulas tuntas mengenai pajak mobil Starlet per tahun, termasuk cara menghitungnya dan panduan pembayarannya.
Variasi Pajak Mobil Starlet per Tahun
Besaran pajak mobil Starlet per tahun bervariasi tergantung dari beberapa faktor, antara lain:
-
Tipe Mesin: Mobil Starlet hadir dengan dua tipe mesin, yaitu 1000 cc dan 1300 cc. Tipe mesin ini akan berpengaruh pada dasar pengenaan pajak.
-
Tahun Pembuatan: Tahun pembuatan kendaraan juga turut memengaruhi besaran pajak. Semakin lama tahun pembuatan kendaraan, maka pajak yang dikenakan cenderung lebih rendah.
-
Kawasan Domisili: Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pajak kendaraan sendiri. Oleh karena itu, besaran pajak mobil Starlet per tahun dapat berbeda di setiap daerah.
Cara Menghitung Pajak Mobil Starlet
Pajak mobil Starlet dihitung menggunakan rumus berikut:
PKB = (NJKB x BBNKB x PKB Pokok x SWDKLLJ)Di mana:
- NJKB: Nilai Jual Kendaraan Bermotor
- BBNKB: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- PKB Pokok: Tarif PKB sesuai dengan tipe dan tahun pembuatan kendaraan
- SWDKLLJ: Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Berikut langkah-langkah menghitung pajak mobil Starlet:
-
Tentukan NJKB: Dapatkan nilai NJKB kendaraan dari kantor Samsat atau melalui aplikasi e-Samsat.
-
Tentukan BBNKB: Besaran BBNKB adalah 10% dari NJKB.
-
Tentukan Tarif PKB Pokok: Tarif PKB Pokok ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tipe dan tahun pembuatan kendaraan.
-
Tentukan SWDKLLJ: Tarif SWDKLLJ sebesar Rp143.000 untuk kendaraan roda empat.
Besaran Pajak Mobil Starlet di Beberapa Daerah
Sebagai gambaran, berikut perkiraan besaran pajak mobil Starlet per tahun di beberapa daerah:
| **Daerah | Tipe Mesin | Tahun Pembuatan | NJKB | PKB** |
|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 1.000 cc | 2015 | Rp105.000.000 | Rp2.850.500 |
| Jawa Barat | 1.000 cc | 2015 | Rp100.000.000 | Rp2.600.000 |
| Jawa Tengah | 1.000 cc | 2015 | Rp95.000.000 | Rp2.350.000 |
| Jawa Timur | 1.000 cc | 2015 | Rp90.000.000 | Rp2.100.000 |
Catatan: Besaran pajak dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.
Panduan Pembayaran Pajak Mobil Starlet
Pembayaran pajak mobil Starlet dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:
-
Samsat: Kunjungi kantor Samsat terdekat dan lakukan pembayaran langsung di loket.
-
e-Samsat: Lakukan pembayaran pajak secara online melalui aplikasi e-Samsat yang tersedia di masing-masing daerah.
-
Aplikasi Pembayaran: Manfaatkan aplikasi pembayaran digital seperti Tokopedia, Bukalapak, atau LinkAja untuk membayar pajak kendaraan.
-
ATM: Beberapa bank menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan melalui ATM.
Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak
Pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak akan dikenakan sanksi berupa denda. Besaran denda bervariasi tergantung dari lama keterlambatan.
Berikut sanksi keterlambatan pembayaran pajak:
- Terlambat 1-3 bulan: Denda 25% dari pokok pajak
- Terlambat 4-6 bulan: Denda 50% dari pokok pajak
- Terlambat lebih dari 6 bulan: Denda 100% dari pokok pajak
Tips Menghemat Pajak Mobil Starlet
Berikut beberapa tips menghemat pajak mobil Starlet:
- Manfaatkan dispensasi pajak: Beberapa daerah memberikan dispensasi atau potongan pajak bagi pemilik kendaraan yang membayar pajak tepat waktu.
- Jual mobil sebelum ganti tahun: Jika kendaraan sudah lama dan nilai jualnya semakin rendah, pertimbangkan untuk menjualnya sebelum ganti tahun untuk menghindari pajak yang tinggi.
- Ganti pelat nomor ke daerah dengan pajak lebih rendah: Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk mengganti pelat nomor kendaraan ke daerah dengan tarif pajak yang lebih rendah.
Dengan memahami besaran pajak, cara menghitung, dan panduan pembayarannya, pemilik mobil Starlet dapat mempersiapkan pengeluaran yang diperlukan dan menghindari sanksi keterlambatan pembayaran pajak.
